JAKARTA, Lingkar.news – Partai Ummat melapor ke Bawaslu RI terkait sengketa proses pemilihan umum usai tidak lolos menjadi partai politik peserta Pemilu 2024. “Yang pasti ini adalah upaya kami secara serius memperjuangkan Partai Ummat untuk membuktikan bahwa partai ini bukan hanya memenuhi syarat, tapi layak sebagai peserta Pemilu 2024,” ungkap Ketua Tim Advokasi Hukum Partai … Baca Selengkapnya

JAKARTA, Lingkar.news – Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditujukan untuk menjadi alat kekuasaan pemerintahan saat ini untuk membungkam demokrasi. Melainkan sebagai sintesis pengalaman dan harapan demokrasi ke depan. “KUHP tidak akan membungkam demokrasi. Formulasi KUHP terkait kebebasan berpendapat merupakan refleksi dari pengalaman kita berdemokrasi yang telah lalu sekaligus harapan keadaban … Baca Selengkapnya

JAKARTA, Lingkar.news – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis lima provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 mengacu pada pendekatan hasil input Bawaslu provinsi. Hal ini disampaikan oleh anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty saat menyampaikan paparan dalam acara Launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, … Baca Selengkapnya

JAKARTA, Lingkar.news – Isu Pulau Widi dijual memancing banyak reaksi keras. Tak hanya warganet yang dibuat emosi, melainkan para menteri. Secara khusus, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno menegaskan dalam cuitannya di Twitter, pada Kamis, 15 Desember 2022, bahwa Pulau Widi, Maluku Utara adalah milik Indonesia, tidak untuk dijual. Isu penjualan Pulau Widi … Baca Selengkapnya

JAKARTA, Lingkar.news – Partai Ummat menyampaikan keberatan atas hasil verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Keberatan tersebut disampaikan langsung Wakil Ketua Umum Partai Ummat, Nazaruddin kepada Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari secara tertulis dalam surat. Diketahui, surat tersebut ditandatangani oleh Hasyim dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) … Baca Selengkapnya

JAKARTA, Lingkar.news – Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan, pembentukan KUHP sudah melalui proses politik panjang dan merupakan manifestasi dari aspirasi publik, tentang perlunya regulasi baru yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia saat ini. “Jadi, tuduhan bahwa UU ini membahayakan demokrasi dan keselamatan masyarakat tidak tepat,” kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian V, Mufti Makarim, pada Kamis, … Baca Selengkapnya