Fraksi PKS DPR RI Tanggapi soal RI Impor Beras 2 Juta Ton
Lingkar.news – Kebijakan Pemerintah Pusat mengimpor beras untuk memenuhi stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah) mendapat penolakan dari DPR RI, terutama pada masa panen.
Sebelumnya, dilansir dari laman resmi Fraksi PKS pada Jumat, 30 Juni 2023, Bapanas dan Presiden melakukan rapat pada tanggal 24 Maret 2023 dengan topik ketersediaan bahan pokok dan persiapan arus mudik Idul Fitri 1444 H.
Dalam rapat tersebut, memutuskan agar Perum Bulog mengimpor beras untuk cadangan beras pemerintah sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Dari jumlah itu, Perum Bulog ditugaskan mengimpor 500 ribu ton secepatnya.
Indonesia Impor Beras Ratusan Ribu Ton, Ini Fakta-Fakta Sebenarnya
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet mewakili Fraksi PKS menilai bahwa, kebijakan itu muncul akibat dari sengkarut tata kelola beras nasional. Menurutnya, kebijakan impor beras bisa menyengsarakan nasib petani lokal.
“Impor ini akan merugikan petani dalam negeri. Kami meminta pemerintah melalui Perum Bulog memaksimalkan penyerapan beras dari petani (lokal) untuk kebutuhan CBP dengan harga yang layak khususnya pada panen raya. Sehingga, tidak ada alasan lagi kekurangan stok di akhir tahun,” kata Anggota Fraksi PKS itu, seperti yang dikutip dari laman resmi DPR RI, pada Jumat, 30 Juni 2023.
Ia juga mendesak pemerintah untuk mengaudit stok gudang di perusahaan-perusahaan beras untuk mencegah adanya penimbunan yang bisa mempengaruhi harga beras nasional.
Berdasarkan Infografis Fraksi PKS DPR RI, batas Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Pemerintah Rp10.900 per kilogram untuk zona 1, Rp11.500 per kilogram untuk zona 2, dan Rp11.800 per kilogram untuk zona 3. Sedangkan harga beras di pasaran menyentuh angka Rp13.900 per kilogram.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, H. Johan Rosihan mengatakan bahwa kebijakan pemerintah melakukan impor beras pada masa panen, berdampak buruk bagi petani, meningkatnya kemiskinan di desa, hingga hancurnya kedaulatan pangan nasional.
“Kita menilai bahwa pemerintah ngotot melakukan impor beras telah berdampak sangat buruk bagi petani dan faktanya berdampak meningkatnya kemiskinan di pedesaan, peralihan penguasaan lahan dari masyarakat desa ke pemodal dan hancurnya kedaulatan pangan nasional,” kata Johan, seperti yang dikutip dari laman resmi Fraksi PKS.
Selain itu, Fraksi PKS juga menilai impor beras sebesar 2 juta ton sampai akhir Desember 2023, bisa mengulang kesalahan di tahun 2018 yang mengimpor kurang lebih 2,2 juta ton beras (Rekor impor tertinggi). Kemudian, akibat bulog overstock maka, ratusan ribu beras bulog rusak dan dimusnahkan. Petani juga mengalami kerugian karena beras impor masuk kepasaran menyebabkan harga gabah turun.
Sementara itu, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa, impor beras sebesar 2 juta ton yang ditugaskan kepada Perum Bulog bertujuan untuk memperkuat cadangan BUMN tersebut dalam menghadapi fenomena cuaca El Nino.
“Itu untuk cadangan Bulog, karena kemungkinan akan ada yang namanya El Nino kering panjang. Sehingga Bulog, Badan Pangan mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan berasnya,” kata Presiden Jokowi, seperti yang dilansir dari Antara News.
Menurut Presiden, impor beras tersebut untuk mengantisispasi adanya persaingan untuk mendapatkan beras dari negara lain ketika El Nino terjadi.
“Jangan sampai nanti pas sudah musim kering panjang, kita bingung mau beli beras ke Thailand, ke Vietnam, ke India, ke Pakistan barangnya enggak ada. Ini yang kita hindari karena El Nino tidak hanya di Indonesia saja, di negara-negara itu juga terjadi,” terang Presiden. (Lingkar Network | Lingkar.news)
