Belum Temui Titik Terang, Partai Ummat dan KPU Bakal Mediasi Kedua

JAKARTA, Lingkar.news – Partai Ummat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan melanjutkan mediasi kedua di Kantor Bawaslu RI pada Selasa, 20 Desember 2022 karena mediasi yang digelar Senin, 19 Desember 2022 tidak menemui titik temu atau kesepakatan bersama. Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi mengatakan bahwa, pihaknya telah menyampaikan poin-poin penting bagi Partai Ummat … Baca Selengkapnya

Profil Sahat Tua Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jatim yang Diciduk KPK karena Suap

Lingkar.news – Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak menjadi sorotan publik lantaran dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dalam OTT pada Rabu, 14 Desember 2022 itu, KPK turut mengamankan sejumlah pihak. Kini, ia pun ditetapkan sebagai tersangka, karena tersandung kasus suap pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim. Lantas seperti apa … Baca Selengkapnya

Bertemu Menhan Prancis, Prabowo Subianto Bahas Pelatihan Pilot Jet Tempur

JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata atau Menhan Prancis Sébastien Lecornu membahas program pelatihan bagi pilot TNI Angkatan Udara (AU) yang akan mengawaki jet tempur Dasaault Rafale. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, pada Jumat, 16 Desember 2022, Prabowo Subianto mengatakan, program pelatihan itu penting untuk memperkokoh kekuatan tempur TNI AU dengan … Baca Selengkapnya

Laporkan KPU, Partai Ummat Bawa Bukti-Bukti ke Bawaslu

JAKARTA, Lingkar.news – Partai Ummat melapor ke Bawaslu RI terkait sengketa proses pemilihan umum usai tidak lolos menjadi partai politik peserta Pemilu 2024. “Yang pasti ini adalah upaya kami secara serius memperjuangkan Partai Ummat untuk membuktikan bahwa partai ini bukan hanya memenuhi syarat, tapi layak sebagai peserta Pemilu 2024,” ungkap Ketua Tim Advokasi Hukum Partai … Baca Selengkapnya

Tegaskan KUHP Tak Bungkam Demokrasi, KSP Ungkap Tujuan Sebenarnya

JAKARTA, Lingkar.news – Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditujukan untuk menjadi alat kekuasaan pemerintahan saat ini untuk membungkam demokrasi. Melainkan sebagai sintesis pengalaman dan harapan demokrasi ke depan. “KUHP tidak akan membungkam demokrasi. Formulasi KUHP terkait kebebasan berpendapat merupakan refleksi dari pengalaman kita berdemokrasi yang telah lalu sekaligus harapan keadaban … Baca Selengkapnya

Bawaslu RI Rilis 5 Provinsi Paling Rawan saat Pemilu 2024

JAKARTA, Lingkar.news – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis lima provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 mengacu pada pendekatan hasil input Bawaslu provinsi. Hal ini disampaikan oleh anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty saat menyampaikan paparan dalam acara Launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, … Baca Selengkapnya

Isu Penjualan Pulau Widi Mengerucut, Pemerintah Batalkan MoU dengan PT LII

JAKARTA, Lingkar.news – Isu Pulau Widi dijual memancing banyak reaksi keras. Tak hanya warganet yang dibuat emosi, melainkan para menteri. Secara khusus, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno menegaskan dalam cuitannya di Twitter, pada Kamis, 15 Desember 2022, bahwa Pulau Widi, Maluku Utara adalah milik Indonesia, tidak untuk dijual. Isu penjualan Pulau Widi … Baca Selengkapnya

Tak Lolos Verifikasi Faktual, Partai Ummat Bakal Tempuh Jalur Hukum

JAKARTA, Lingkar.news – Partai Ummat menyampaikan keberatan atas hasil verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Keberatan tersebut disampaikan langsung Wakil Ketua Umum Partai Ummat, Nazaruddin kepada Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari secara tertulis dalam surat. Diketahui, surat tersebut ditandatangani oleh Hasyim dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) … Baca Selengkapnya

KSP Bantah Tuduhan KUHP Baru Bahayakan Demokrasi dan Keselamatan Rakyat

JAKARTA, Lingkar.news – Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan, pembentukan KUHP sudah melalui proses politik panjang dan merupakan manifestasi dari aspirasi publik, tentang perlunya regulasi baru yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia saat ini. “Jadi, tuduhan bahwa UU ini membahayakan demokrasi dan keselamatan masyarakat tidak tepat,” kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian V, Mufti Makarim, pada Kamis, … Baca Selengkapnya

5 Kali Berturut-turut, Jateng Jadi Provinsi Terbaik soal Keterbukaan Informasi

SEMARANG, Lingkar.news – Gubernur Ganjar Pranowo membawa Provinsi Jawa Tengah (Jateng) meraih penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat. Penghargaan yang diterima lima kali berturut-turut itu diserahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Banten, pada Rabu, 14 Desember 2022. Jawa Tengah mendapat peringkat pertama provinsi … Baca Selengkapnya