Redaksi

JAKARTA, Lingkar.news – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 19 Desember 2022. Pelantikan Yudo Margono dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 91 TNI tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang ditetapkan di Jakarta pada 19 Desember 2022. “Demi … Baca Selengkapnya

JAKARTA, Lingkar.news – Partai Ummat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan melanjutkan mediasi kedua di Kantor Bawaslu RI pada Selasa, 20 Desember 2022 karena mediasi yang digelar Senin, 19 Desember 2022 tidak menemui titik temu atau kesepakatan bersama. Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi mengatakan bahwa, pihaknya telah menyampaikan poin-poin penting bagi Partai Ummat … Baca Selengkapnya

Lingkar.news – Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak menjadi sorotan publik lantaran dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dalam OTT pada Rabu, 14 Desember 2022 itu, KPK turut mengamankan sejumlah pihak. Kini, ia pun ditetapkan sebagai tersangka, karena tersandung kasus suap pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim. Lantas seperti apa … Baca Selengkapnya

JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata atau Menhan Prancis Sébastien Lecornu membahas program pelatihan bagi pilot TNI Angkatan Udara (AU) yang akan mengawaki jet tempur Dasaault Rafale. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, pada Jumat, 16 Desember 2022, Prabowo Subianto mengatakan, program pelatihan itu penting untuk memperkokoh kekuatan tempur TNI AU dengan … Baca Selengkapnya

JAKARTA, Lingkar.news – Partai Ummat melapor ke Bawaslu RI terkait sengketa proses pemilihan umum usai tidak lolos menjadi partai politik peserta Pemilu 2024. “Yang pasti ini adalah upaya kami secara serius memperjuangkan Partai Ummat untuk membuktikan bahwa partai ini bukan hanya memenuhi syarat, tapi layak sebagai peserta Pemilu 2024,” ungkap Ketua Tim Advokasi Hukum Partai … Baca Selengkapnya

JAKARTA, Lingkar.news – Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditujukan untuk menjadi alat kekuasaan pemerintahan saat ini untuk membungkam demokrasi. Melainkan sebagai sintesis pengalaman dan harapan demokrasi ke depan. “KUHP tidak akan membungkam demokrasi. Formulasi KUHP terkait kebebasan berpendapat merupakan refleksi dari pengalaman kita berdemokrasi yang telah lalu sekaligus harapan keadaban … Baca Selengkapnya