Penanganan Kemiskinan hingga Pertanian Jadi Prioritas Pemprov Jateng

SEMARANG, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memprioritaskan penanganan kemiskinan, dan pengangguran, serta peningkatan produksi sektor pertanian sebagai upaya mengendalikan inflasi.

“Upaya kami mengendalikan inflasi antara lain, dengan menjaga stabilisasi harga melalui operasi pasar, pemberian bantuan sosial, penguatan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, penyediaan layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi bus TransJateng dengan tarif terjangkau, peningkatan produktivitas dan cadangan pangan,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana di Semarang, pada Selasa, 26 September 2023.

Terkait dengan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, persentase penduduk miskin Jateng pada Maret 2023 sebesar 10,77 persen atau turun 0,21 persen poin dibanding September 2022 sebesar 10,98 persen.

Penurunan tersebut dilakukan dengan terus berupaya melalui strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Berdasarkan hal itu, kemiskinan pada 2023 diupayakan untuk mencapai target pada kisaran 9,86 persen sampai 9,05 persen.

“Upaya percepatan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta pengangguran di Jateng diupayakan antara lain melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan, stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, listrik murah, pemberian kontribusi jaminan pembiayaan kesehatan serta bantuan sosial berupa hewan ternak dan alat pertanian,” ujarnya.

Selain itu, adanya bantuan stimulan modal usaha dan pelatihan kerja untuk peningkatan sumber daya manusia.

Dalam upaya mengurangi pengangguran, lanjut dia, Pemprov Jateng juga mengalokasikan anggaran urusan tenaga kerja yang difokuskan pada Balai Latihan Kerja agar masyarakat lebih banyak mendapatkan pelatihan, sertifikasi serta uji kompetensi keahlian berbagai bidang.

Seperti kejuruan las, menjahit, pengolahan hasil pertanian dan bidang lainnya untuk mendukung persaingan dalam dunia usaha dan industri.

Kemudian, pada sektor pertanian khususnya nilai tukar petani, juga menjadi prioritas dalam pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023.

“Nilai Tukar Petani merupakan bagian indikator kinerja utama daerah. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dilakukan beberapa upaya diantaranya intensifikasi pertanian dengan dukungan sarana produksi pertanian, gerakan pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman serta jaminan asuransi pertanian untuk gagal panen,” pungkasnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)