Jakarta, Lingkar.news – Rahmat Bagja Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) RI menyebut bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan tidak ada yang namanya kecurangan. “Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tidak ada namanya nomenklatur kecurangan, yang ada pelanggaran. Pelanggaran apa yang terjadi? Ada pelanggaran-pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana terjadi,” … Baca Selengkapnya

Jakarta, Lingkar.news – Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) menyatakan kekurangan pengawas sekolah secara nasional mencapai 22.531 orang dari total kebutuhan 35.831 orang. “Berdasarkan perhitungan rasio kebutuhan ideal baik di kabupaten, kota maupun provinsi, kita mengalami kekurangan pengawas secara nasional itu sebanyak 22 ribu,” kata Tim Pengembang Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah … Baca Selengkapnya

JAKARTA, Lingkarjateng.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut pelantikan dirinya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Joko Widodo merupakan momentum bersejarah kembalinya Partai Demokrat ke pemerintahan. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut menambahkan bahwa dengan bergabungnya partai berlambang bintang mercy ke pemerintahan, maka perjuangan … Baca Selengkapnya

Jakarta, Lingkar.news – Rahmat Bagja Ketua Bawaslu RI mempersilakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia bila akan menggulirkan hak angket terkait pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Adapun usulan hak angket disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mengungkap indikasi kecurangan pada Pemilu 2024. “Ya, silahkan saja. Dalam mekanisme sistem politik, kami tidak … Baca Selengkapnya

Jakarta, Lingkar.news – Jerry Sambuaga Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) mengingatkan platform media sosial agar tidak berjualan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023. “Media sosial tidak boleh jualan. Kalau mau jualan dia (media sosial) harus punya izin jualan untuk memastikan tidak ada ketentuan yang dilanggar,” kata Jerry di Semarang, Jawa … Baca Selengkapnya