KENDAL, Lingkarjateng.id – Indeks kerawanan pemilu (IKP) Kabupaten Kendal masuk kategori rawan tinggi dengan skor 53,25. Berdasarkan data IKP Bawaslu RI, Kendal berada di posisi 7 dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan menduduki angka 64 daru 514 35 kabupaten/kota se-Indonesia.
Ketua Bawaslu Kendal, Hevy Indah Oktaria, menyebut IKP di Kabupaten Kendal lebih rendah dari pada Pilkada 2020 lalu. Menurutnya pada pelaksanaan pilkada lalu, Kendal menduduki peringkat satu se-Jawa Tengah dalam indeks kerawanan pemilu.
“Saat ini lebih rendah dari pada pilkada kemarin. Kalau Pilkada itu kita di nomor satu se-Jawa Tengah dan nomor empat nasional. Tapi Alhamdulillah sekarang peringkat tujuh,” terangnya baru-baru ini.
Hevy mengatakan, perangkat IKP Kendal yang semakin menurun itu menjadi cerminan bahwa pelaksanaan pemilu di Kendal kali ini lebih kondusif.
“Elemen-elemen penilaian dalam survei itu banyak sekali, tidak hanya masalah kerawanan kampanye, tapi juga ada netralitas ASN, TNI-Polri, penyelenggara, serta situasi geo-politik Kendal. Jadi penilaiannya lima tahunan,” paparnya.
Sedangkan untuk mengantisipasi kerawanan dan ancaman pelanggaran pada Pemilu 2024, Bawaslu Kendal terus mengintruksikan jajaran pengawas untuk melakukan upaya pencegahan. Sehingga secara otomatis dapat menekan angka pelanggaran.
“Artinya teman-teman Panwascam dan PKD lebih membuka matanya terhadap potensi-potensi kerawanan. Jadi sebelum pelanggaran itu dilakukan, sudah dicegah dulu, diberikan imbauan bagi peserta pemilu,” terangnya.
Sebelumnya, Sekda Kendal, Sugiono menuturkan, IKP Kendal dengan kategori rawan tinggi menjadi kewaspadaan dan ancaman bagi semua khususnya pengawas.
“Potensi kerawanan Pemilu 2024 dapat terjadi dari berbagai aspek. Salah satunya disebabkan oleh penggunaan media sosial sebagai media kampanye. Tercatat medsos belum ramah dan didominasi konten dengan unsur sara. Salah satunya berasal dari berita hoaks di media sosial,” tuturnya.
Oleh karena itu Sekda Sugiono mengimbau semua komponen pemilu terutama Bawaslu untuk mengoptimalkan pencegahan sejak dini dengan mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu tahapan kampanye pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya.
“Petakan potensi kerawanannya, menjalin koordinasi dengan berbagai stakeholder, melakukan pengawasan secara melekat, kemudian mencatat hasil pengawasan yang dilakukan serta melakukan konsolidasi di internal dan terus membangun komunikasi baik dengan pihak eksternal,” tuturnya. (Lingkar Network | Arvian Maulana – Koran Lingkar)