KENDAL, Lingkarkendal.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal, Mahfud Sodiq, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk melakukan evaluasi imbas meningkatnya kasus demam berdarah dengue (DBD) di wilayah setempat.
“DBD ini selalu berulang-ulang di Kendal, saya melihat pertama Dinas Kesehatan harus ada evaluasi secara internal. Dan edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan,” ucap Mahfud di Kendal pada Jumat, 20 Desember 2024.
Menurutnya, penanganan kasus DBD di Kabupaten Kendal menjadi tanggung jawab dan komitmen bersama.
“Dan pekerjaan rumah (PR) kita itu ‘kan dari segi anggaran yang terbatas, namun komitmen bersama, harus jangan sampai meningkat,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa pencegahan meningkatnya tren kasus DBD bukan hanya dengan fogging, namun juga dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
“Tidak hanya sebatas fogging atau apa pun dan juga dari sisi kebersihan itu sangat penting,” ungkapnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan evaluasi kinerja termasuk kepada seluruh fasilitas kesehatan yang ada.
“Harus dievaluasi itu di jajaran Dinas Kesehatannya, jangan selalu masyarakat yang disalahkan, namun pemerintah juga ikut andil soal itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi D DPRD Kendal telah memanggil jajaran Dinkes untuk meminta penjelasan terkait meningkatnya kasus DBD di kabupaten setempat. Pasalnya, jumlah angka DBD di Kabupaten Kendal sejak Januari hingga Desember 2024 menyentuh 949 kasus. Dari jumlah tersebut, 32 orang dilaporkan meninggal dunia.
Pemanggilan tersebut juga untuk mengklarifikasi adanya laporan dari masyarakat yang meminta fogging namun tidak bisa dipenuhi Dinkes Kendal dengan alasan anggaran habis.
“Informasi di masyarakat terkait ada kasus kematian di Desa Wungurejo yang mengatakan bahwa anggaran fogging sudah habis itu tidak benar. Tadi sudah kita klarifikasi dengan dinas bahwa anggaran itu masih ada. Sehingga jika masyarakat memang saat ini membutuhkan fogging dan masuk kriteria untuk di fogging maka akan segera ditindaklanjuti,” ungkap Ketua Komisi D DPRD Kendal, Dedy Ashari Styawan, pada Selasa, 17 Desember 2024 lalu.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kendal, Sulistyo Aribowo, meminta kepada Dinkes untuk membuat perencanaan yang masif guna menanggulangi kasus DBD di kabupaten setempat.
“Mohon dibuatkan perencanaan yang masif agar nantinya penurunannya berjalan efektif. DBD itu musuh bersama. Tugas kita memberikan edukasi bersama-sama,” ujar Ari. (Lingkar Network | Arvian Maulana – Lingkarkendal.com)