KENDAL, Lingkarjateng.id – Bupati Kendal, Dico M. Ganinduto, menanggapi laporan terkait ketidakselarasan atau perbedaan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Baperlitbang Kabupaten Kendal.
Menurut Bupati Dico, perbedaan data merupakan hal yang wajar. Karena banyaknya sistem yang dimiliki, sehingga metode dan cara yang digunakan juga berbeda.
“Jadi miss data dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau sebaliknya itu hal yang sangat wajar menurut saya. Karena tentunya, kita memiliki sistem yang sangat banyak. Semua itu kalau disinkronisasi pasti datanya berbeda-beda,” ungkapnya, pada Rabu, 10 Mei 2023.
Ia mencontohkan, data stunting yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kendal dan yang dimiliki Kementerian Kesehatan juga berbeda.
“Kadang-kadang mereka menggunakan metode yang berbeda dan cara yang berbeda. Ya harapannya ini ada inisiasi dari Pemerintah Pusat untuk bisa menyatukan data-data tersebut. Tapi khusus BPS, kita sudah sinergi untuk mendapatkan data yang valid untuk Kabupaten Kendal,” jelasnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Kendal dari Fraksi PDI Perjuangan, Sri Supriyati, mengungkapkan bahwa berdasarkan konfirmatori di lapangan, perhitungan yang dilakukan Baperlitbang tidak ada persamaan metode dengan perhitungan yang dilakukan BPS.
“Kami mohon untuk segera ada persamaan persepsi antara Baperlitbang dengan BPS. Karena seandainya hal ini diterus-teruskan itu akan merugikan kita. Nilai kita akan semakin rendah dan menjadi persepsi publik yang kurang baik,” ujar Supriyati.
Menurut Sri, salah satu contoh perbedaan data ada di Kartu Keluarga yang belum di-update. Sehingga, mengakibatkan tidak adanya sinkronisasi data yang sebenarnya dan berdampak tidak tercapainya sasaran indikator pemerintah.
“Misalnya ini sudah lulus doktor tapi di KK masih ditulis SMA. Nah, yang seperti ini menjadi harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah di Kendal meningkat. Ini ‘kan dari hal yang kecil. Salah data tidak, tapi memperbarui data itu harus,” tegasnya. (Lingkar Network | Arvian Maulana – Koran Lingkar)