KUDUS, Lingkar.news – Rapat Evaluasi terkait Penanganan Bencana telah dilakukan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kudus. Rapat digelar di Ruang Pringgitan Kantor Pendopo Kabupaten, pada Senin, 9 Januari 2023.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kudus HM Hartopo bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Kudus dan seluruh camat se-Kabupaten Kudus.
Rapat berjalan dengan lancar dan hikmat. Namun, Bupati Kudus sangat menyayangkan keberadaan Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Sam’ani Intakoris sebagai pimpinan tertinggi justru tidak hadir dalam rapat tersebut.
“Sebetulnya saya sesalkan karena Sekda itu ‘kan Kepala OPD di sini, Kepala BPBD juga. Sudah sering kita undang, tapi tidak hadir. Ini artinya lebih mengabaikan untuk perintah pimpinan kali ini,” tegasnya.
Diketahui, hal semacam ini tidak sekali dua kali terjadi. Bupati Hartopo melanjutkan bahwa hal ini sangat tidak pantas dilakukan.
“Ini bukan sebuah lelucon, ini tidak pantas, yang membuat surat undangan dari Sekda, ada tanda tangan Sekda juga di sana. Malah dirinya sendiri tidak hadir tanpa izin,” lanjutnya.
Bupati Hartopo menjelaskan bahwa, bekerja dengan nyata itu harus ada hasilnya. Bukan hanya pencitraan semata. Karena itu atas tindakan ketidakhadiran tanpa izin ini, nanti Sekda akan diberikan peringatan.
Kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepada ASN seharusnya dijalankan secara utuh oleh para pejabat sesuai dengan amanat undang-undang dan menelaah kode etik sesuai aturan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Sekda Kudus Sam’ani Intakoris masih belum dapat dihubungi pihak wartawan dari Koran Lingkar mengenai klarifikasi ketidakhadirannya dalam rapat pemerintahan.
Dari hasil rapat evaluasi bencana banjir ini, dilaporkan debit air ada yang turun dan ada yang naik. Masih terdapat banyak desa yang tergenang oleh banjir ini. Pengungsian juga masih dipenuhi para pengungsi.
“Ini sudah memasuki hari ke sepuluh. Ini perlu dievaluasi terkait masalah logistik ketersediaan yang ada. Logistik menurut laporan ini sangat kurang hanya ada 1,2 ton, karena yang terdampak ini sangat banyak, tidak cukup hanya seminggu,” ujarnya.
Bupati Hartopo meminta BPBD berkoordinasi dengan pengusaha terkait pemenuhan logistik yang dibutuhkan. Mengingat, 15 dapur umum yang tersebar memasok makan untuk ribuan warga terdampak bencana di posko pengungsian.
“Segera diintensifkan koordinasi dengan pengusaha terkait bantuan bahan pangan, perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, Mundir mengungkapkan, ketinggian air di wilayah banjir Kecamatan Undaan dan Kecamatan Mejobo relatif turun.
Sementara itu, ketinggian air di Kecamatan Kaliwungu meningkat sekitar 30 cm, di Dukuh Goleng Desa Pasuruhan Lor ketinggian air meningkat 20-25 cm.
“Sebagian besar wilayah banjir sudah menurun. Tapi di Kecamatan Kaliwungu dan di Dukuh Goleng ketinggian air meningkat,” terangnya. (Lingkar Network | Ihza Fajar – Koran Lingkar)