KENDAL, Lingkarkendal.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendal, Mahfudz Shodiq, menanggapi wacana pemilihan kepala daerah oleh legislatif.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 harus dievaluasi, karena dinilai kurang efisien dari segi anggaran.
“Kalau saya pribadi melihat wacana tersebut menarik, karena melihat proses Pilkada kemarin yang sangat luar biasa, tapi pastinya kami dari daerah akan mengikuti kajian dari pemerintah pusat,” ujar Mahfudz di Kendal pada Selasa, 17 Desember 2024.
Ia menambahkan bahwa nantinya dalam proses perumusan di tingkat daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang.
“Akan tetapi kami berharap tidak hanya soal merumuskan, tapi juga meninjau dari sisi sosiologis juga menjadi bahan pertimbangan,” imbuhnya.
Menurut, Mahfudz, penggunaan anggaran yang dinilai terlalu besar menjadi alasan bahwa wacana ini menarik untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada yang akan datang.
“Tapi menurut hemat saya pelaksanaan Pilkada dipilih DPRD dapat menjadikan efisiensi anggaran, karena hibah untuk Pilkada Kendal itu mencapai angka Rp 80 miliar untuk KPU dan Bawaslu,” ujarnya.
“Kemungkinan kalau dipilih oleh DPRD, anggaran biaya pemilihan tidak sebesar Pilkada langsung,” imbuhnya.
Sehingga, Mahfudz mendukung adanya pengkajian ulang terkait pelaksanaan Pilkada secara langsung.
“Kami mendukung adanya evaluasi dan kajian ulang, apakah itu nanti pelaksanaannya seperti di-mix dengan rakyat dan DPRD, kita akan mengikuti pusat,” tandasnya. (Lingkar Network | Syahril Muadz – Lingkarkendal.com)